Dugaan KKN di KPU Ogan Ilir, JAKOR Desak Kejati Sumsel Tetapkan Tersangka

Dugaan KKN di KPU Ogan Ilir, JAKOR Desak Kejati Sumsel Tetapkan Tersangka

PALEMBANG – Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di tubuh  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024 mulai disorot serius. Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi Sumatera Selatan (JAKOR Sumsel) menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), Jumat (17/04/2026), menuntut penegakan hukum tanpa kompromi.

Aksi yang dipimpin Koordinator Fadrianto TH, didampingi Idil F, tersebut mengungkap sejumlah temuan investigatif yang diduga kuat merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

Dua Dugaan Pelanggaran Serius

Dalam orasinya, JAKOR membeberkan dua poin krusial:

Belanja barang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan nilai dugaan kerugian negara mencapai Rp908.763.347.

Pengeluaran kas Bendahara Pembantu (Hibah Pilkada) tanpa bukti sah, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp4.798.197.504.

Jika diakumulasi, potensi kerugian negara dalam kasus ini menembus angka lebih dari Rp5,7 miliar.

Berpotensi Pidana Korupsi

Fadrianto menegaskan, dugaan tersebut tidak sekadar pelanggaran administratif, melainkan telah mengarah pada tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam:

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor

Unsur actus reus (perbuatan melawan hukum)

Unsur mens rea (niat jahat)

Unsur culpa (kelalaian yang merugikan negara)

“Ini bukan lagi soal kelalaian biasa. Unsur pidana sudah terpenuhi. Penegak hukum tidak boleh ragu,” tegasnya.

Ancaman hukuman bagi pelaku, lanjutnya, dapat mencapai:

Pidana penjara minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun

Denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar

Audit BPK Jadi Pintu Masuk Penegakan Hukum

JAKOR juga menyoroti pentingnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bersifat final.

Menurut mereka, temuan audit tersebut seharusnya menjadi dasar kuat bagi aparat penegak hukum untuk segera menaikkan status perkara.

“Tidak ada alasan lagi untuk menunda. Audit BPK itu final. Tinggal kemauan penegak hukum,” ujar Fadrianto.

Desak Penetapan Tersangka

Dalam tuntutannya, JAKOR mendesak Kejati Sumsel agar segera:

Menetapkan tersangka

Memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk Ketua dan Sekretariat KPU Ogan Ilir

Mengusut aliran dana secara transparan

JAKOR juga menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana, sesuai prinsip dalam hukum tindak pidana korupsi.

Respons Kejati Sumsel

Menanggapi aksi tersebut, Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menyampaikan bahwa laporan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“Karena ini laporan baru, silakan disampaikan melalui PTSP Kejati Sumsel, nanti akan kami tindaklanjuti sesuai prosedur,” ujarnya singkat.

Catatan Redaksi INDOUPDATETERKINI

Berita ini berdasarkan pernyataan resmi massa aksi dan data yang disampaikan di lapangan. Hingga berita ini diterbitkan, pihak KPU Ogan Ilir belum memberikan keterangan resmi. TRIBNETWORK tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab bagi semua pihak terkait.