Kalau Nggak Ikut, Disuruh Buat Tugas!” – Siswa SMK Muhammadiyah Sukaraja Keluhkan Study Tour Rp2,5 Juta, Sekolah Dianggap Memaksa

 


Laporan : Awalidin

Editor      : Redaksi

OKU TIMURINDOUPDATETERKINI

Gelombang protes dan kekecewaan melanda lingkungan SMK Muhammadiyah Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur.

Pihak sekolah diduga mewajibkan seluruh siswa mengikuti study tour ke Yogyakarta dengan biaya sebesar Rp2.500.000 per orang.

Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, sebagian siswa dan orang tua mengaku terpaksa ikut karena takut diberi sanksi jika menolak.

> “Anak saya sempat bilang tidak mau ikut karena biayanya berat. Tapi katanya nanti disuruh buat laporan khusus kalau nggak ikut. Jadi seperti dipaksa,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebut namanya, Minggu (12/10/2025).

Beberapa siswa juga menyampaikan keberatan dengan biaya yang dinilai terlalu tinggi dan kebijakan yang tidak memberi pilihan bagi mereka yang tak mampu.

Kepala Sekolah Tak Ada di Tempat, Konfirmasi Gagal Dua Hari

Saat wartawan TRIBNETWORK mencoba mengonfirmasi ke pihak sekolah pada Sabtu (11/10/2025), kepala sekolah tidak berada di lokasi.

Upaya konfirmasi melalui pesan dan panggilan WhatsApp juga tidak mendapat tanggapan hingga dua hari.

Sikap diam pihak sekolah ini menimbulkan tanda tanya besar soal transparansi pengelolaan dana study tour tersebut.

Dugaan Langgar Aturan dan Unsur Pungli

Sejumlah pemerhati pendidikan menilai, jika benar ada kewajiban membayar biaya sebesar itu, maka kebijakan sekolah berpotensi melanggar aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

> “Kegiatan seperti study tour seharusnya bersifat edukatif dan sukarela. Kalau sampai diwajibkan dan disertai ancaman tugas tambahan, bisa dikategorikan pungutan liar,” ujar seorang aktivis pendidikan di OKU Timur.

Sesuai regulasi, sekolah penerima dana BOS dilarang memungut biaya tambahan untuk kegiatan non-prioritas seperti study tour, apalagi jika membebani siswa.


Muncul Dugaan Komersialisasi Kegiatan Sekolah

Fenomena study tour sekolah kini dinilai semakin jauh dari tujuan pendidikan dan lebih condong ke arah komersialisasi kegiatan.

> “Publik wajar curiga kalau biaya besar tidak dijelaskan secara transparan, mulai dari transportasi, penginapan, hingga panitia pelaksana,” ujar salah satu sumber lain.


Dinas Pendidikan Diminta Turun Tangan

Kasus dugaan pemaksaan ini memicu desakan agar Dinas Pendidikan OKU Timur segera melakukan investigasi.

Masyarakat berharap ada langkah tegas bila terbukti terjadi unsur pungutan liar atau penyalahgunaan kewenangan.

Hingga berita ini tayang, pihak SMK Muhammadiyah Sukaraja belum memberikan klarifikasi resmi.

Sementara keresahan orang tua dan siswa terus meluas, menuntut transparansi serta perlindungan dari praktik yang dinilai merugikan dunia pendidikan."***

Posting Komentar

0 Komentar